Panja Keamanan Keselamatan penerbangan nasional menilai fasilitas bandara khususnya kawasan Timur masih minim. Karena itu, Pemerintah diminta segera melakukan inventarisir Bandara yang perlu diprioritaskan mendapat dukungan anggaran.

"Banyak yang harus dibenahi mulai dari fasilitas bandara yang masih belum memadai dan maksimal. memang bandaranya layak tetapi masih minim fasilitasnya,"ujar anggota DPR dari Fraksi PAN Bakri kepada parlementaria, Selasa, (7/4).

Menurutnya, banyak sekali kasus atau kejadian pesawat tergelincir karena landasan amblas. "Karena itu kita ingin mencari jalan terbaik untuk membangun bandara khususnya perintis."katanya.

Dia mengatakan, DPR sudah beberapa kali rapat dengan Kementerian Perhubungan Udara membahas mengenai bandara di kawasan Indonesia Timur."Memang banyak bandara yang fasilitas minim, jadi untuk membangun bandara jangan perhitungkan untung rugi. kita bisa lihat mana yang bisa dibangun atau tidak kita lihat ini suatu kebutuhan. banyak daerah yang minim pendapatannya dan transportasinya hanya lewat udara,"jelasnya.

Dia menambahkan, kita harus segera membangun bandara perintis dengan cara mensubsidi bandara tersebut. "Kita harus subsidi jangan bicara keuntungan. yang lebih penting juga kita sampaikan bandara yang dikelola Angkasa Pura sekarang ini banyak yang mengeluh karena adanya aturan UU bahwa bandara yang dikelola Angkasa Pura tidak lagi bisa dianggarkan APBN. misalnya di Medan, bandara perintis yang dikelola Angkasa Pura tetapi tidak mendapat anggaran.kita ingin yang kira-kira disubsidi semua harus di subsidi,"katanya.

Menurutnya, bandara perintis yang ada jangan semua diserahkan kepada BUMN Angkasa Pura. Karena mereka sudah profit oritented jadi lebih baik disubsidi."Fasilitas pemerintah jangan bicara untung rugi tetapi bicara pelayanan,"katanya. (Sugeng)